Wakh repot deh, udah ekonomie dikuasai Amerik, hukum kita juga dikuasai, bisa2 kembali menjadi budak !! mereka.

Dilain pihak rakyat hanya disibukkan dengan Sinetron, Nyanyi dsb untuk mengalihkan pandangan.

Setahu saya subsidi BBM itu untuk mengatasi multiplier effect-nya jika sektor energi dibebaskan gitu. Dengan kenaikan harga energi maka akan ada kenaikan harga akhirnya bisa menimbulkan cost push inflation seperti kenaikan BBM tahun 2005. Realitasnya inflasi malah bisa lebih besar dari 19% (2005).

errr, terbalik. inflasi dengan multiplier effect yang berlipat2 itu justru karena dari awalnya sudah disubsidi . kalau dari awalnya dulu tidak disubsidi maka inflasi gak akan setinggi sekarang.

kalau mau mindahin subsidi dari BBM ke pendidikan misalnya, ya sekarang sudah jauh terlambat. kalau sekarang tahun 1996 misalnya barangkali masih bisa .

Yah berarti si mas enda setuju dong dengan subsidi….. Yah kalau mengikuti preambule-nya UUD 45 seharusnya semua biaya pendidikan gratis.

Setahu saya subsidi BBM itu untuk mengatasi multiplier effect-nya jika sektor energi dibebaskan gitu. Dengan kenaikan harga energi maka akan ada kenaikan harga akhirnya bisa menimbulkan cost push inflation seperti kenaikan BBM tahun 2005. Realitasnya inflasi malah bisa lebih besar dari 19% (2005).

Salahnya pemerintah, tidak pernah peduli dan tidak pernah berusaha mempersiapkan blue print sektor energi kita (kecuali untuk liberalisasinya).

Nah, itu saya tantang kalau pemerintah gentlemen dan jujur, seperti posting saya diatas, pindahin saja subsidi BBM semua ke subsidi pendidikan dan kesehatan dan lainnya, dengan syarat, “subsidi” salah kaprah lainnya juga dihabiskan/dihilangkan. Klop dah itu. Pertanyaannya: Berani gak?
Kayaknya ini pertanyaan retoris yang jawabannya kita sudah ketahui.

PTN dan pendidikan negeri is overrated bisa diperdebatkan apakah “subsidi” yg diberikan pada beberapa mahasiswa PTN tidak lebih baik digunakan untuk memperkuat pendidikan dasar jutaan siswa lainnya.

Tapi saya setuju kalo memang “subsidi” pendidikan dan kesehatan akan dilakukan lebih intensif, sudah terlalu lama sektro yang penting justru terbengkalai karena uangnya dipakai untuk subsidi2x yg membuat sistem ekonomi semu dan justru tidak mensejahterakan dan tidak mencerdaskan seperti subsidi BBM itu.

Yang saya garisbawahi (pakai contoh biar mengerti): Saya kuliah di PTN yang kalau tanpa subsidi biaya persemester saya jutaan. Tetapi dengan adanya subsidi maka saya hanya “sumbang” seratuslimapuluh ribu saja. Sisa-nya disubsidi oleh negara. Kenapa? Karena kalau ortu saya disuruh bayar jutaan itu, mereka tidak sanggup, karena mereka cuma pegawai negeri sipil biasa dengan anak 4. Mengapa negara mensubsidi saya? Pertama secara “kemampuan non uang” saya mampu mengikuti dan menyelesaikan tepat waktu (masuk melalui seleksi UMPTN). Kedua, Karena itu negara merasa sayang kalau saya terpaksa putus ditengah jalan. Tujuannya adalah dengan menolong diri saya, diharapkan saya dapat mandiri sehingga mampu hidup dengan kondisi lebih baik (alias sejahtera) dan mampu bayar pajak yang digunakan salah satunya untuk subsidi untuk yang lain.
Itulah yang tertulis dalam preambule: “…memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”

Subsidi untuk mendukung pencapaian kesejahtera pada jaman Suharto tidak salah. Suharto-nya saja yang keblinger. Yang salah itu sewaktu dia men-”subsidi” kroni-kroninya melalui fasilitas-fasilitas negara.

Kalau dilihat program subsidi-nya seperti: subsidi biaya pendidikan (dari SD sampai PT hanya bayar minimal), posyandu, puskesmas, dsb. tidak ada yang salah tuh.

Sejahtera = Subsidi, ini yang rasanya mental leap-nya kejauhan.

Kalo mau buka mata dan liat kenyataan yang ada buktinya subsidi yang dilakukan rezim Soeharto malah menyengsarakan dan membuat dia berkuasa puluhan tahun dan bukannya mensejahterakan.

@Oskar Syahbana
Mengenai “hutang” tersebut, anda misunderstanding deh, yang saya maksud bukan hutangnya tetapi kepada “subsidi terselubung”-nya. Si pemberi hutang melakukan tersebut dengan maksud agar perusahaannya “hidup” tanpa melalui “pasar bebas” yang mereka gembar-gemborkan

Mengenai capres 2004 setahu saya hanya Amin-Siswono yang berani menandatangi “janji politik”. Calon lain tidak berani. Dan bahkan rezim sekarang juga dengan gampangnya bohong padahal sudah janji.

@Enda
Subsidi? Perlu sekali sesuai dengan amanat UUD 1945. Kalau mau diubah, ubah saja konstitusi-nya sekaligus.

Maksud saya – bagaimana jika Rupiah diamankan dengan logam mulia lagi? Apakah tetap bisa terjadi devaluasi seperti itu?

Soalnya kalau menilik grafik harga minyak dalam dolar, rupiah, dan emas tersebut, kelihatannya enak sekali kalau mata uang kita berbasis rupiah. Harga minyak & nilai uang jadi stabil terus.

sebenernya rupiah gak pernah dibackup logam mulia. yang pernah itu rupiah dipeg terhadap US dollar, dan US dollar waktu itu masih dibackup emas.

tapi kalaupun mau dibackup dengan emas, mau gak mau tetap harus floating atau rupiahnya didevaluasi dari waktu ke waktu. gak bakalan kuat kalau harus dibuat fixed untuk jangka waktu lama. dan ujung2nya sama saja, rupiah akan tetap turun. there’s only so much gold in the world. nilai APBN indonesia itu sudah sekitar 2% dari seluruh emas yang pernah ditambang dari dulu sampai sekarang, sedunia, dan ini masih belum termasuk sirkulasi rupiah di luar APBN. yang lebih realistis mungkin emas dijadikan salah satu cadangan devisa, bukan cuma USD seperti sekarang. mungkin bisa dengan meniru cina atau malaysia.

oh iya, kalaupun rupiah dibuat fixed ke emas, bukan berarti inflasi jadi 0%. inflasi akan tetap ada, tapi ukurannya yang beda. kalau sekarang ukuran inflasi adalah kenaikan harga2 terhadap rupiah, kalau pakai standar emas, ukuran inflasi menjadi effort yang diperlukan untuk mendapatkan uang. dengan standar emas, orang yang digaji 1 juta/bulan sekarang, dalam 10 tahun mungkin hanya akan mendapat gaji 500 ribu/bulan. ini dengan asumsi prestasi kerja sama, dan nilai rupiah terhadap emas konstan.

standar emas ada kelebihannya, tapi bukan berarti inflasi akan hilang dengan standar emas. masalah realnya tetap ada: populasi manusia bertambah, demand bertambah, sedangkan bumi dan SDA-nya dari dulu sampai sekarang tetap sama.

Berbagai skema tersebut tetap ada potensi mudharatnya juga. Misal, BLT kalau di UK mungkin seperti children benefit, bagi yang punya anak mendapat dana cash setiap minggu dari pemerintah.

betul, tapi subsidi BBM mudharatnya jauh lebih besar. kalau bicara welfare gak bakalan ada yang 100% sempurna, semua pasti ada kekurangannya. tinggal dicarikan cara yang efek negatifnya paling kecil.

Dan masalahnya, pada saat ini yang terjadi bukan paralel, tapi cuma salah satu. Dan bukan yang koruptor

soal koruptor, rasanya hampir tiap minggu pasti ada berita koruptor kakap ditangkap. i don’t see what you are complaining about.

Mau naik cuma sedikit pun tetap jadi menyebabkan kenaikan harga komoditas lainnya dalam persentase yang lebih besar / tidak proposional.

kalau minyak naik pasti akan menyebabkan harga komoditas lain naik, tapi harusnya gak bakalan lebih banyak daripada kenaikan minyak. kalau naiknya lebih banyak, penjelasan yang paling logis adalah dampak psikologis.

Bisa juga karena penurunan nilai mata uang. Misalnya, kemarin ini saya menemukan grafik harga minyak dalam satuan emas – grafiknya stabil selama bertahun-tahun sampai sekarang. Tapi, begitu harga minyak dicantumkan dalam dolar; terlihat peningkatan harga minyak yang cukup tajam.

Jelas menyebalkan ketika ternyata kenaikan BBM (dan berbagai barang lainnya) ternyata (antara lain) adalah karena merosotnya nilai uang yang kita pegang. Sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak perlu terjadi dan sangat bisa dicegah.

ini kayanya ‘classic answer’ juga . penurunan rupiah itu satu faktor, tapi bukan satu2nya penyebab. SBI sekarang 8,5%, tapi karena gak semua rupiah yang beredar dititipin ke SBI, maka penurunan nilai mata uang harusnya di bawah 8,5%. tapi inflasi YoY sekitar 10,5%, kalau kenaikan BBM didiskon mungkin sekitar 8-9%. jelas gak mungkin semua inflasi ini akibat penurunan nilai mata uang.

and in some way, penurunan nilai mata uang itu salah satu mekanisme pengendalian inflasi. kalau misalnya SBI ditiadakan, maka nilai rupiah akan konstan. tapi apa yang akan terjadi? orang2 akan pindah investasi ke komoditas. akibatnya harga komoditas akan melonjak, jauh lebih tinggi daripada jika SBI dipertahankan. biasanya jika inflasi naik, maka SBI dinaikkan juga, alasannya supaya orang2 gak mindahin duitnya ke komoditas (kalau orang2 pindah, maka inflasi akan lebih tinggi lagi). kalau inflasi dan SBI kurang lebih sama, orang2 lebih suka simpan di SBI karena resikonya lebih kecil.

Dengan harga berapa? Saya kira tidak mungkin kembali ke level BBM ketika subsidi dulu, kecuali jika energi alternatif tersebut juga di subsidi.

betul, gak bakalan mungkin kembali ke level sebelumnya. selama ini kita membayar energi dengan harga yang terlalu murah. dan sumber energi yang paling murahnya sudah hampir habis.

Menarik – kawan saya yang bergerak di bidang migas memberitahu saya bahwa beberapa ladang minyak yang dikira sudah kosong ternyata kemudian ditemukan mulai terisi kembali. Selain itu berbagai teknik baru juga memungkinkan berbagai sumur minyak menjadi “ekonomis” untuk dieksploitasi.

coba tanyakan lagi ke kawan tersebut apakah yang dia maksud minyak itu SDA terbarukan. rasanya dia akan menjawab tegas ‘tidak’.

Hehe… kalau membantu rakyat kecil dianggap tindakan konsumtif / percuma (uangnya hilang begitu saja), ya sudahlah.

ini namanya straw man . gak ada yang bilang membantu rakyat kecil itu percuma. maksud saya adalah: menurunkan harga2 secara artificial itu sama sekali tidak membantu rakyat kecil.

kalau memang mau membantu rakyat kecil kenapa subsidinya gak langsung diberikan ke mereka? kenapa harus lewat harga barang2? kenapa gak langsung seperti beasiswa, penyaluran kredit lunak, or even BLT? subsidi tidak langsung itu sangat berbahaya. pertama karena gak bisa dikontrol siapa yang menerima dan siapa yang tidak menerima. kedua, gak bisa mencabut subsidi dari yang sudah tidak layak mendapat subsidi. dan ketiga, yang menerima subsidi gak menyadari kalau dia mendapatkan subsidi. ini bahaya sekali karena rakyat akan merasa biaya hidup lebih murah daripada yang seharusnya. people will live above their means. keluarga yang sebenarnya cuma mampu menanggung 2 anak, sekarang jadi punya 4 anak. akibatnya konsumsi jadi melonjak, dan harga2 real akan naik lebih cepat daripada yang seharusnya. hasil akhirnya jumlah rakyat miskin malah akan bertambah.

Tapi faktanya, korupsi sudah LAMA terjadi di Indonesia ini, dan sudah merugikan rakyat dalam jumlah yang amat sangat masif.

betul. masalah korupsi harus diselesaikan. tapi masalah subsidi energi juga harus diselesaikan. mengatasi korupsi gak lantas bisa menyelesaikan masalah subsidi. demikian pula sebaliknya. semua bisa diselesaikan secara paralel.

Dan untuk masalah koruptor, rasa-rasanya pemberantasan korupsi sudah lebih baik dibandingkan pemerintahan sebelum ini. Walau dari semua koruptor yg sudah ditangkap, masih sangat sedikit yg sudah diproses hukum, baru sekedar ditangkap saja.

Bagaimana nasibnya PLTN? Setau saya dari segi efisiensi nuklir masih yang paling cost-effectvie bila dibandingkan dengan energi lainnya (bersaing dengan wind energy maybe? Solar isn’t really viable for mass-scale implementation, lupa dulu pernah baca dimana).

Oh iya, saya sama sekali tidak setuju bila uang pajak digunakan dengan tujuan “membuka lapangan usaha baru”. Ujung-ujungnya pemborosan disana sini (dan akhirnya, korupsi). Lihat saja berapa banyak program pemerintah yang dipaksakan untuk padat karya dan akhirnya centang perenang.

Oh iya, inflasi Indonesia ini salah satu yg tertinggi di dunia lho (tentunya menghiraukan kasus-kasus luar biasa seperti Zimbabwe yg mencapai ratusan ribu persen lebih). Malah boleh sebenarnya Indonesia dibilang sebagai negara yg berada diambang stagflasi karena laju pertumbuhan tidak bisa mengimbangi laju inflasi yang terpaut sangat jauh. Tapi kok media serasa tenang-tenang saja ya? Jarang sekali yg membahas masalah ini lebih dalam lagi dari sekedar “BBM naik lagi, bahan makanan mahal lagi”. Truly mind boggling