Kemarin malam saya tidak jadi bisa menghadiri pertemuan antara Menkominfo dan jajaran tim Depkominfo dengan komunitas blogger dan hacker. Riyogarta sibuk menggosipkan dengan Eko bahwa mungkin saya takut kena ciduk sepulang dari acara tersebut. Heh, tidak baik ya ngegosipin orang sakit

Secara khusus saya minta maaf kepada mas Didit / Kompas, yang seharusnya berangkat ke pertemuan tersebut bersama-sama dengan saya. Juga kepada yang telah mengundang kita semua - mas Romi, pak Son, Menkominfo, dan para pengundang lainnya. Dan juga kepada beberapa rekan yang sebetulnya ingin sekali saya temui disana (mohon maaf ya mas Koen, perut saya boleh besar ukurannya, tapi bukan berarti kuat/tahan banting, he he).
Mudah-mudahan ketidak hadiran saya kemarin tidak menyebabkan kesulitan bagi yang lainnya.

Anyway, topik pembicaraannya sepertinya cukup luas dan general. Wajar saja, karena yang hadir juga cukup banyak. Kalau mau fokus, memang tidak bisa sebanyak itu. Namun di lain pihak, ini juga bagus karena jadi ada banyak variasi masukan.
Seperti pendapat kawan-kawan blogger lainnya, mudah-mudahan akan ada terus lanjutannya, sehingga semua masukan yang sudah ada bisa di follow up / ada lanjutannya juga.

Salah satu topik yang paling menonjol adalah soal sensor. Dari Depkominfo memang hanya diminta sensor film Fitna. Sayangnya, implementasinya di level ISP / carrier banyak menghasilkan collateral damage / korban yang tidak bersalah. Tentu saja kita juga tidak bisa menyalahkan ISP/carrier, karena mereka mungkin ada keterbatasan resources, sehingga implementasinya ada yang meleset.
Nah di pertemuan kemarin Menkominfo sudah mengundang kalau ada masukan yang bisa menghasilkan solusi yang lebih baik.

Secara pribadi, saya berpendapat bahwa filtering wajib / mandatory oleh negara itu akan bisa banyak menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan. Saya pribadi percaya pada kebebasan informasi dan berpendapat.
Lagipula karena sifat Internet itu sendiri yang resilient dan terbuka, maka tidak akan ada bisa skema filtering yang 100% sukses. Betul kan ?

Namun di lain pihak, saya setuju bahwa hate speech (seperti film Fitna) tidak lagi berada di dalam kategori freedom of speech / kebebasan berpendapat.
Bahkan di ToS (Terms of Service, pasal 6E) Youtube.com sendiri ini sudah jelas tidak diizinkan, walaupun anehnya tetap saja tidak diapa-apakan (Youtube.com tidak konsisten dengan ToS-nya sendiri?)

Ditambah lagi jika pemerintah mendapatkan indikasi bahwa (misalnya) film Fitna ini dapat menyebabkan kerusuhan di masyarakat (karena misalnya ada anggota masyarakat yang kurang dewasa dalam menyikapinya), maka filtering Fitna bisa menjadi sesuatu yang perlu dilakukan.

Secara teknis, cara yang paling elegan / jalan tengahnya mungkin adalah dengan Depkominfo menyediakan sebuah daftar blacklist-URL, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh siapa saja yang memerlukannya.
Blacklist tersebut bisa diakses oleh ISP/carrier/institusi/komputer saya di rumah dengan bebas.

Kelebihannya :

[ 1 ] Mengurangi korban yang tidak bersalah / collateral damage : Karena blacklist dilakukan secara fine-grained (per URL/halaman) / bukan sistim “bumi hangus” (seluruh domain), maka akan dapat mengurangi masalah yang mungkin akan timbul.

[ 2 ] Sentralisasi : sehingga ISP/carrier/institusi tidak repot. Cukup satu kali setting, maka akan selalu terus up to date.

Pemerintah bertanya, blogger menjawab. Ask, and ye shall receive.

Anyway, semoga silaturahmi antar ABG-K (Akademisi - Bisnis - Government - Komunitas) seperti ini bisa terus berlanjut dan berjalan dengan baik. Dan bisa ditiru juga oleh pihak-pihak lainnya.
Trims.

Fallacy adalah kekeliruan dalam sebuah pendapat/argumen, yang menyebabkan seluruh argumen/pendapat tersebut keliru.

Salah satu contoh yang sering sekali kita baca di berbagai media atau kita dengar dari orang lain adalah yang tercantum di judul posting ini
Silahkan ganti XXX dengan si Fulan, Harry, atau bahkan **glek** masyarakat.

Statement (misalnya) “Masyarakat kita sudah dewasa, maka mereka sudah tahu mana yang terbaik bagi mereka” adalah keliru karena asumsi yang digunakan sudah keliru.

Asumsi yang digunakan adalah jika dewasa = sudah tahu mana yang benar.
Padahal, bukan sekali dua kali kita menemukan orang yang dewasa secara fisik, namun secara mental setara dengan anak kita.

Sialnya, statement ini sering sekali digunakan dalam berbagai argumen oleh berbagai orang. Saya juga bingung kenapa. Karena statement model begini (generalisasi) bisa dipastikan tidak akan pernah bisa 100% benar.

Satu contoh lagi, kalau memang statement ini benar, maka mustinya tontonan sinetron picisan yang kini banyak di berbagai saluran TV kita tidak akan laku sama sekali
Tapi, kita sudah tahu sendiri bagaimana kenyataannya.

Satu contoh lagi, jika statement tersebut benar, maka tentunya kita tidak akan menemukan orang yang menyakiti dirinya sendiri (narkoba, bunuh diri, dst).
Tapi, kita tahu sendiri bagaimana kenyataannya.

Satu contoh lagi, … mm, atau mungkin saya cukupkan dulu sampai disini saja deh
Tapi silahkan saja jika ada yang ingin melanjutkan di komentar posting ini, tidak dilarang lho.

OK, posting ini kemungkinan akan menjadi rujukan bagi banyak posting saya selanjutnya di masa depan…