Translate this page :

Masih Seputar UU BHP

(posting ini adalah bagian dari tantangan #blog31hari)

Ada kejutan dari Mahkamah Konstitusi ketika UU BHP dibatalkan oleh mereka dengan alasan berlawanan dengan UUD 45.

Seperti dibahas oleh Detikcom di :
http://www.detiknews.com/read/2010/03/31/135515/1329446/10/bertentangan-dengan-konstitusi-uu-bhp-dibatalkan-mk

Ketika saya kira hal ini sudah selesai, kemudian saya mendapatkan email berikut ini dari kenalan saya. Perspektifnya cukup mengejutkan & menarik.

Saya tuliskan disini untuk menjadi catatan kita bersama.

Terimakasih.

Memang benar bang. Sebagai orang yang berkecimpung hampir 25 tahun di dunia PTS, saya melihat bahwa yang terkena dampak terbesar dari UU BHP adalah yayasan sebagai pemilik organisasi pelaksana pendidikan yang ternyata menjadikan institusi pendidikannya sebagai sumber kemakmuran. Banyak sekolah dan PTS yang saya tahu, dosennya saja gajinya sangat rendah, fasilitas pendidikannya juga ala kadarnya, tetapi pengurus atau pemilik yayasannya kaya raya.

Memang di UU 28/2004 ttg Yayasan mestinya kekayaan yayaasan tidak bisa keluar dari yayasan tsb, tetapi dengan berbagai modus operasi yang lebih canggih dibandingkan jaman yayasan2 “jaman dulu”, uang yayasan yang asalnya dari masyarakat (peserta didik) akhirnya masuk ke kantong orang2 yayasan. Memang tidak semua sih seperti itu.

Selain itu juga UU BHP tidak memungkinkan lagi para pemilik yayasan untuk menguasai yayasannya seumur hidup bahkan diwariskan ke anak cucu, artinya lembaga pendidikannya tidak lagi menjadi aset publik tapi menjadi aset pribadi.

Lagi2 memang di UU 28/2004 ttg Yayasan hal ini tidak diperbolehkan, tapi karena pasalnyanya mudah diakali, maka terjadilah pemindahan aset2 yayasan menjadi aset2 pribadi.

Faktor lain dari UU BHP adalah lepasnya kendali penuh organisasi pelaksana pendidikan dari yayasan karena dg UU BHP tata-kelolanya diatur sedemikian rupa sehingga yayasan tidak lagi bisa sewenang-wenang thd organisasi pelaksana pendidikan sehingga terjadi banyak terjadi konflik antara yayasan dg institusi pendidikannya.

Sayangnya UU BHP ini selalu dikaitkan dengan citra pendidikan jadi mahal, padahal tanpa UU BHP inipun, saya yakin pendidikan berkualitas akan tetap saja mahal, setidak2nya di pendidikan swasta, saya nggak tahu kalau di PTN mungkin saja, tapi kalau di PTS ada nggak ada UU BHP yang bagus pasti mahal.

Saya malah melihat positifnya UU BHP misalnya kewajiban untuk memberi beasiswa thd yang tidak mampu, transparansi laporan keuangan, adanya organ2 yang saling “check and balances” yaitu Organisasi Representasi Pemangku Kepentingan (Board of Trustees yg mewakili stakeholder), Organ Representasi Pendidik (Senat), Organ Audit Non Akademik (Dewan Audit), dan Organ Pengelola Pendidikan (eksekutif).

Jadi kalau UU BHP menjadikan pendidikan sebagai bisnis, malah tanpa UU BHP pendidikan, setidak2nya pendidikan swasta, jadi bisnis yang tidak dapat dikendalikan lagi selain untuk memperkaya orang2 yayasan.

101 Responses to “Masih Seputar UU BHP

Leave a Reply

 

Subscribe without commenting

            








SEObox: Web Hosting Murah Unlimited Komik Indonesia Homeschooling Indonesia