Catatan Pertemuan dengan Menkominfo

Update: foto-foto sudah saya upload di akhir posting ini.

Pada hari Kamis, 18 Januari 2007, pkl 11:00; beberapa perwakilan komunitas open source Indonesia bertemu dengan Menkominfo, Sofyan Djalil, berikut beberapa staf ahli beliau dan kawan-kawan dari pihak wartawan. Daftar hadir (yang saya ingat) :

Komunitas OSS Indonesia:
Adang
Ahmad Sofyan (fade2bl.ac, Rimbalinux)
Andy Apdhani (Ubuntu Indonesia)
Aulia
Bona Simanjuntak (ICT Center)
Frans Thamura
Heru Nugroho (AirPutih)
Hidayat (Aspiluki)
Harry Sufehmi (Rimbalinux)
Made Wiryana
RMS 🙂 (Rahmat M. Samik Ibrahim)
Romi Satria Wahono (IlmuKomputer.com, Brainmatics.com)
Teddy (FTII)
Rusmanto (InfoLinux)
Wandi (AirPutih)

Depkominfo:
Sofyan Djalil
Cahyana
Kemal
Alex

(mohon maaf sebelumnya jika ada kekeliruan dalam penulisan nama / ada yang terlewatkan, tolong kabari saja saya)

Pertemuan berlangsung dengan terbuka dan cukup blak-blakan, diawali dengan Menkominfo menjelaskan latar belakang MoU yang menghebohkan tersebut.
Ternyata, MoU ini adalah hasil kesepakatan dewan TIK nasional, yang beranggotakan antara lain menteri-menteri lainnya juga; seperti Menko Polkam, Perdagangan, Ekonomi, Dalam negeri, dll. Pada suatu pertemuannya, diangkat issue HAKI, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pembajak terbesar di dunia. Hal ini berpengaruh ke banyak hal lainnya, seperti perdagangan, politik, dan lain-lain; dimana posisi Indonesia di dunia menjadi dipersulit karena ini.
Maka disepakati untuk melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan rating Indonesia, yaitu dengan mengadakan MoU dengan Microsoft – sebagai vendor yang produknya paling banyak dibajak.

(Non-binding) MoU ini kemudian sedianya akan di follow up dengan kontrak pembelian lisensi software Microsoft, dimana dengan ini maka otomatis seluruh komputer pemerintah dianggap telah berlisensi dan legal menggunakan software Microsoft.
Dengan jumlah komputer pemerintah sebanyak sekitar 500.000 buah, maka nilai yang dibahas di MoU, menurut pendapat dewan TIK nasional, sudah termasuk cukup baik.

Ternyata MoU ini kemudian bocor, dan mengundang banyak protes dari banyak pihak. Menkominfo dikira sebagai “dalang”-nya, dan banyak mendapatkan kecaman, padahal sebetulnya ini adalah kesepakatan dewan TIK nasional.

Beberapa alasan MoU versus Migrasi OSS yang diajukan Menkominfo, yang kemudian dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, ternyata adalah karena kekurangan informasi. Pada forum kemarin berbagai hal tersebut telah diklarifikasi.

Pemerintah sendiri tetap komitmen untuk OSS. Dibahas berbagai rencana kerja dan budget yang tersedia untuk itu. Menkominfo sendiri telah memasang OSS di komputernya sebagai langkah awal untuk memberikan contoh kepada staf-stafnya.
Champion program OSS pemerintah adalah Depristek dan Universitas.

Menkominfo menyatakan bahwa tidak masalah sama sekali jika MoU dibatalkan. Namun kemudian, apa solusi alternatifnya (untuk memperbaiki rating Indonesia di bidang pembajakan HAKI) ? Apakah komunitas siap untuk membantu pemerintah Go Legal ?

Diskusi yang cukup seru kemudian berlangsung dengan tema tersebut.

Yayasan AirPutih (Heru Nugroho & Wandi) mengatakan akan mengadakan program Helpdesk Nasional.Salah satu masalah OSS (Open Source Software/Solution) adalah support – siapa yang akan menyediakan dukungan teknis ? Program Helpdesk Nasional bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu Yayasan AirPutih juga akan mengadakan pilot migration programme – ada 5 institusi (pemerintah, universitas, warnet, perusahaan, satu lagi saya lupa) yang dimigrasi 100% ke OSS, dan kemudian dapat dijadikan contoh.

Made Wiryana, yang baru saja sampai dari Jerman di Indonesia sehari sebelumnya, menjelaskan mengenai beberapa concern masalah teknis seputar migrasi ke OSS. Beliau juga menceritakan beberapa contoh kasus migrasi OSS pemerintah di Eropa.

Frans Thamura mengangkat issue mengenai pentingnya pembuatan kebijakan procurement yang pro OSS. Sebagai contoh diberikan antara lain jika pemerintah sudah migrasi, namun tetap ada software proprietrary yang dibeli, maka ini akan menjadi mengacaukan situasi yang ada; karena software proprietary ini akan menjadi sulit untuk dijalankan di platform OSS. Beberapa contoh antara lain adalah software custom-made dari Dirjen Pajak, Bea Cukei,dll.

Rusmanto mengusulkan diambilnya jalan tengah untuk MoU versus Migrasi OSS.
Dimana proses pemutihan/Pemerintah Go Legal terus berlangsung; namun pemerintah akan bernegosiasi dengan gigih untuk menekan nilai angkanya.
Dan sambil menunggu finalisasi kontrak legalisasi tersebut, pemerintah juga menjalankan program Migrasi OSS.
Dengan ini, maka diharapkan pada saat kontrak ditandatangani, maka seluruh/sebagian besar instansi pemerintah telah legal dengan menggunakan OSS.

Bona Simanjuntak melaporkan kesiapan SDM untuk mendukung program migrasi OSS pemerintah. Beliau menjelaskan jaringan IT SMK, dengan jumlah SDM yang cukup banyak.
Rusmanto menyatakan bahwa beliau optimis program Migrasi OSS pemerintah akan bisa berhasil dengan dukungan ini; dimana sejak 2001 InfoLinux tiap bulan telah menurunkan laporan perusahaan-perusahaan yang berhasil migrasi ke open source dengan perkiraan total mencapai 2.000 komputer di berbagai lokasi di Indonesia dengan resources yang terbatas. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Samudra Indonesia Tbk, Garuda Indonesia, Konimex Group, Astra Group, dan lain-lainnya.

Harry Sufehmi menjelaskan bahwa masalah teknis bukan masalah utama dalam migrasi OSS, karena bisa selalu dicarikan solusinya. Beberapa contoh seperti driver printer (ada turboprint.de yang gratis atau bisa juga berbayar), OSS lambat di komputer lama (OSS sudah terbukti bisa berjalan di komputer seharga Rp 300.000 dengan kecepatan komputer Pentium 4), menjalankan software proprietary di platform OSS (bisa menggunakan Wine, Crossover, VMware, dll).
Yang diperlukan adalah itikad & dukungan pemerintah, direalisasikan dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang teratur.
(Menkominfo kemudian menyatakan itikad pemerintah untuk menjalankan IGOS, dan mendukung komunitas untuk mengeksekusinya)

Mendukung jalan tengah yang diusulkan oleh Rusmanto.
Salah satu contohnya lagi adalah melisensi Microsoft Windows, namun untuk aplikasi Office (yang persentase harganya paling mahal) menggunakan OpenOffice. Ini akan dapat menghemat sangat banyak uang rakyat.

Mengusulkan untuk membuat semacam Dewan OSS Nasional, agar komunikasi dan koordinasi menjadi lancar. Jangan sampai harus ada MoU dulu baru kemudian berkumpul semuanya di meja bundar (said jokingly).

Menyampaikan terimakasih karena pihak pemerintah telah bersedia membukakan diri terhadap masukan-masukan dari grassroot/komunitas.

RMS kemudian menceritakan beberapa hal teknis seputar OSS, dan pengalaman UI dalam soal OSS.

Hidayat (Aspiluki) mengkritik program Bona Simanjuntak, karena menurutnya “guru ya guru, jangan merangkap-rangkap jadi trainer IT”, yang diprotes oleh Bona – dijelaskan bahwa ini selain meningkatkan kompetensi dan wawasan guru, juga bisa bermanfaat meningkatkan kesejahteraan para guru. Saya pribadi mendukung pandangan Bona dalam hal ini.
Hidayat melanjutkan dengan saran agar pemerintah membeli software legal, karena mendapat dukungan teknis (sebetulnya ini sudah terjawab dengan program Helpdesk Nasional), memberikan contoh “kalau beli software Microsoft pasti dapat support kan?” (tidak juga pak, satu contoh; Birmingham City Council membeli sekitar 15000 lisensi Windows, dan ketika ada corporate application yang tidak bisa berjalan gara-gara bug Internet Explorer, kami TIDAK mendapat support dari Microsoft. It was VERY painful)

Pertemuan ditutup dengan “tantangan” Menkominfo kepada komunitas untuk menjadikan Migrasi OSS Pemerintah (IGOS) menjadi kenyataan; agar komunitas bisa mengeksekusi program ini secara profesional dan business-like. Rusmanto kemudian ditunjuk oleh Depkominfo sebagai koordinator komunitas untuk ini.

Secara umum, pertemuan kemarin berjalan dengan sangat positif, dan mudah-mudahan akan ada hasil yang riil dari meeting tersebut untuk program OSS Indonesia.
Saya pribadi juga senang sekali karena dapat bertemu dengan banyak kawan-kawan aktivis yang sebelumnya cuma dikenal secara virtual.

Foto-foto insyaAllah akan saya upload belakangan.

Jika ada kekeliruan/kekurangan dalam catatan meeting ini, tolong kabari saya agar dapat dikoreksi. Terimakasih.

Link ke bahasan serupa: Masih tentang MoU Microsoft

Semua penamaan dimulai dari kiri ke kanan, untuk yang nampak mukanya saja.

thamura-rusmanto-adang-rmsi-asofyan.jpg

Frans, Rusmanto, Adang, RMS(I), Sofyan

romi-wandi-bona-aulia.jpg

Romi, Wandi, Aulia

romi-adang-asofyan-rmsi.jpg

Romi, Adang, Sofyan

cahyana-sdjalil-kemal-alex-heru-hidayat.jpg

Cahyana, Sofyan Djalil, Kemal, Heru, Hidayat

aulia-rusmanto-thamura-adang-wiryana-teddy-romi.jpg

Aulia, Rusmanto, Frans, Adang, Wiryana, Teddy, Romi

55 thoughts on “Catatan Pertemuan dengan Menkominfo

  1. wandi semakin membooming aja. hehehe, yah mudah-mudahan ada hasil dari pertemuan tersebut.

  2. Wuah syukur deh udah ada omongan pemerintah, mudah-mudahan aja bisa terealisasi ga cuma omongan doang 😀

    Sayang informasinya dadakan, lagian undangannya ga terbuka ya? klo tau mungkin anak-anak dari AWALI.org bisa ikutan nimbrung.

  3. Nah kalau diskusi dan terbuka kaya gini kan enak, semoga masukan2 dari komunitas OSS bermanfaat dan diterima dengan baik dan benar. Congrats buat pertemuannya mas har 🙂

  4. Waktu KPLI meeting di ILC2006 di surabaya november lalu juga pernah dibahas mengenai helpdesk ini. Jadi ada pemikiran bahwa pen-support dari helpdesk tersebut adalah kawan-kawan dari KPLI. Sehingga dari KPLI sendiri bisa sekaligus membuktikan adanya sebuah KPLI

  5. Selamat… selamat.. selamat,..
    Rupanya sudah ada diskusi sehingga ada saluran komunikasi dan tidak saling curiga,
    Pertanyaan saya, kok Dewan TIK Nasional tidak komentar?
    Pertanyaan lain, mestinya tidak ada perlu Dewan Khusus yang mengurusi OSS seolah menandingi DeTIKNas. Kalau memang sudah menjadi keinginan dan tekad pemerintah serta komunitas untuk menggalakkan OSS, tentu tinggal memasukkan kedalam PRIORITAS FLAGSHIP PROGRAM Dewan TIK Nasional.

    Sekali lagi selamat dan sukses,
    Salam,

  6. mas harry, kalo sudah begini ntar pemilu depan milih sby lagi biar mentrinya tetep dia. salut deh buat pak mentri.
    tapi omong2 kayaknya bakal ada dana proyek pengganti pembelian lisensi, 500.000 komputer x 1 jt = Rp. 500.000.000.000,- wow 500 milyar, dana yang lumayan besar untuk membuat technical support seluruh indonesia, misalnya di tiap kota ada perwakilan sampai ke desa2, jadi semacam kpu begitu.ditiap daerah punya kantoran untuk permaslahn seputar linux. daripada duitnya dikasih oom bill gates, mending untuk mensupport grassroot indonesia.

    nb: 500 milyar kalo buat bikin jaringan + servernya ltsp bisa berapa kantor pemerintah?

  7. Ohh, ternyata Menkominfo cuma ketakutan dengan rating Indonesia. Bukannya menekan tingkat pembajakan, ini malah “menyuap” pejabat rating biar rating Indonesia naik.

  8. Selamat atas pertemuan tersebut Pak Harry. Semoga komunitas open source bisa semakin terpacu untuk membangun software-software open source yang fenomenal.

    Kita (komunitas open source di Indonesia) perlu banyak belajar dari perjuangan open source di luar. Kita tidak boleh lupa, di balik proyek-proyek open source yang fenomenal, terdapat “nama-nama besar” yang mendukung di belakangnya.

    Eclipse -> IBM
    Apache -> Apache Foundation
    OpenOffice -> Sun
    Tigris -> CollabNet

    Semoga RimbaLinux, AirPutih, dan yayasan serta perusahaan lainnya bisa menjadi IBM dan Apache Foundation versi Indonesia 🙂

  9. @ryosaeba – belum, tapi enggak terlalu kaget juga sih.
    .
    kelemahan kita (komunitas OSS) memang ini, soal lobi. Saya sendiri termasuk juga lemah dalam soal ini – misalnya ketika Hidayat mencela program SMK nya Bona dengan alasan yang totally ngawur itu, saya sampai payah menahan untuk tidak cemberut.
    Padahal sebetulnya tinggal balas cela-celaan balik saja, he he.
    .
    Para pelobi & marketer OSS harus kuat menghadapi bullsh*t & FUD seperti itu, dan positive thinking – maju terus lobi OSS, tidak peduli apa kata orang.
    .
    Saya kemarin sudah ngobrol dengan pak Rusmanto soal OSS Advocacy ini. Kalau ada yang tertarik, monggo banget. Kita butuh lebih banyak lagi pelobi yang jago mendekati pemerintah.

  10. Kesan dari pendapat saya agak kurang pas diterima oleh rekan-2. Yang saya inginkan adalah agar Komunitas opens source dapat memberikan “produk & pelayanan” yang “profesional” setara dengan cara produk “proprietary melayani pelanggannya.
    Utk menerima tugas dari dunia usaha yang butuh komputerisasi, maupun pekerjaan dari pemerintah butuh “badan hukum” dan pelayanan yang profesional.
    Open source jangan dianggap masyarakat hanya sebagai para “hobbyist dan komunitas yang kerja sambilan. Jadi saya ingin tercapai apa yang dikatakan Pak Made, banyak sudah perusahaan2 yang bonafide yang memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan produk dan jasa “open source” secara lengkap dan tuntas termasuk “maintenance” yang dapat dapat diandalkan. Mari kita buatkan directory nya dan promosikan.

    Pendapat saya bukan untuk mengecilkan arti kerja Pak Bona, tapi sekali lagi kebutuhan Nasional akan pelayanan produk & jasa “Open Source” jangan dijawab dengan menyodorkan guru2 di daerah-daerah, yang dilatih beberapa bulan dan bisa kerja sambilan….. .
    Semoga jelas tujuan saya agar terbentuk profesi khusus dibidang jasa produk2 Open Source …
    Salam, Hidayat

  11. Halo Pak Hidayat, sebetulnya model seperti pak Bona (training beberapa bulan lalu deploy) ini tidak masalah untuk first-level support, yang memang tidak perlu skill dalam tingkat tinggi.
    Hanya melakukan tugas-tugas yang telah distandarisasi / textbook.
    .
    Yang penting adalah agar dalam kegiatannya, mereka didukung oleh 2nd line support; yang lebih skilled dan berpengalaman.
    Begitu ada masalah di lapangan, mereka bisa konsultasi ke tim ini, dan jika diperlukan maka masalah tersebut bisa dialihkan kepada mereka.
    .
    2nd line support ini pun juga didukung oleh para konsultan, sehingga untuk kasus-kasus yang sangat ekstrim, bisa di offload kepada seorang konsultan dan mereka kembali berkonsentrasi ke masalah-masalah mereka.
    .
    Jadi begitu triknya. Dan setahu saya, layanan tech.support para vendor pun sebetulnya strukturnya persis seperti ini juga.
    .
    Saya sudah berpengalaman mengkontak first-line support para vendor besar sekalipun, dan mereka sangat clueless – lah ya cuma ditraining beberapa hari lalu sudah langsung kerja di call center vendor ybs.
    Biasanya saya langsung minta agar disambungkan dengan 2nd line support atau supervisor mereka, karena saya baru kontak support kalau memang masalahnya rumit.
    .
    Sialnya, kadang susah sekali meyakinkan mereka untuk melakukan ini. Inilah kelemahan berbagai vendor besar & bonafide itu, yang harus menjadi pelajaran bagi kita dan tidak boleh terjadi pada proyek OSS pemerintah nanti.
    .
    Thanks.

  12. Sesekali coba deh liat2 dan tanya2 kurikulum pendidikan itu mengacu kemana yah, berapa porsi A dan porsi B nya. Dan bagaimana kenyataan di lapangan.

    1 hal yang dari jaman dahulu sudah ada dan selalu diperdebatkan kebenarannya, dan dari pertanyaan saya pada banyak orang non IT yang pake komputer, adalah statement: “kalo sudah terbiasa pake windows, susah untuk mencoba yang lain”. Yang bagi saya statement itu adalah benar.

  13. Pak Hidayat,
    kok jadi gak konsisten sich…

    Dulu bilang gini …
    “I want all Indonesian people to be programmers…”

    Sekarang kok laen… 🙂

    Hihihi…

    Tapi, saya setuju sama poin2 yang bapak berikan.

  14. Gimana ngak konsisten ? Malah NAIK KELAS.
    Khan saya minta jadi “profesional” (bukan amatiran dan sambilan) meski OSS community harus setara dengan proprietary…
    kalau jadi user harus juga memanfaatkan sampai OPTIMAL …
    Thanks setuju sama poin2 saya …
    Mas Bona khan jadi “duta ADOC” sama2 berjuang di TAIWAN … tentu tidak dicela, apalagi “ngawur” spt kata Mas Harry. Tapi dari penjelasan lanjutan beliau, pengalaman beliau sangat berguna & dapat membantu memperbaiki keadaan-2, sehingga pelayanan OSS tidak mengecewakan.

    ICT harus maju terus …….

  15. jadi gak sih pemerintah neken kontrak ama microsoft?? kok saya cari2 ngga ada beritanya yah?

  16. Salah satu kelemahan kita sebagai bangsa adalah tidak adanya sesinambungan program yg dibuat oleh pejabat sebelumnya dgn pejabat sesudahnya, jadi kesannya malah cuma jalan ditempat

  17. MTS to MOV Converter is a powerful and easy-to-use MPEG to AVI converter, which enables you to effortlessly convert MTS to AVI, MTS to MPEG, MTS to MP4, MTS to 3GP, MTS to WMV, MTS to RM, MTS to RMVB, MTS to FLV(flash), MTS to VCD/SVCD/DVD, MTS to iPod MP4, MTS to PSP MP4 and so forth with high quality. It supports adding watermarks,subtitles to the videos.
    MTS to MP4
    MTS to WMV
    MTS to MPG

  18. Ez bi kar ji bo zêdetir ji kêfxweş digerin ev internet-site.I di dema xwe de ji bo xwendina vê rûmetê bi saya dixwest !! Ez erênî ser sifreyê, her yek hindekî ji wê û ez te bookmarked to check out stuff nû hûn weblog post.

  19. I appreciate, cause I found exactly what I was looking for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day. Bye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *