Update: foto-foto sudah saya upload di akhir posting ini.
Pada hari Kamis, 18 Januari 2007, pkl 11:00; beberapa perwakilan komunitas open source Indonesia bertemu dengan Menkominfo, Sofyan Djalil, berikut beberapa staf ahli beliau dan kawan-kawan dari pihak wartawan. Daftar hadir (yang saya ingat) :
Komunitas OSS Indonesia:
Adang
Ahmad Sofyan (fade2bl.ac, Rimbalinux)
Andy Apdhani (Ubuntu Indonesia)
Aulia
Bona Simanjuntak (ICT Center)
Frans Thamura
Heru Nugroho (AirPutih)
Hidayat (Aspiluki)
Harry Sufehmi (Rimbalinux)
Made Wiryana
RMS 🙂 (Rahmat M. Samik Ibrahim)
Romi Satria Wahono (IlmuKomputer.com, Brainmatics.com)
Teddy (FTII)
Rusmanto (InfoLinux)
Wandi (AirPutih)
Depkominfo:
Sofyan Djalil
Cahyana
Kemal
Alex
(mohon maaf sebelumnya jika ada kekeliruan dalam penulisan nama / ada yang terlewatkan, tolong kabari saja saya)
Pertemuan berlangsung dengan terbuka dan cukup blak-blakan, diawali dengan Menkominfo menjelaskan latar belakang MoU yang menghebohkan tersebut.
Ternyata, MoU ini adalah hasil kesepakatan dewan TIK nasional, yang beranggotakan antara lain menteri-menteri lainnya juga; seperti Menko Polkam, Perdagangan, Ekonomi, Dalam negeri, dll. Pada suatu pertemuannya, diangkat issue HAKI, dimana Indonesia tercatat sebagai negara pembajak terbesar di dunia. Hal ini berpengaruh ke banyak hal lainnya, seperti perdagangan, politik, dan lain-lain; dimana posisi Indonesia di dunia menjadi dipersulit karena ini.
Maka disepakati untuk melakukan suatu tindakan untuk meningkatkan rating Indonesia, yaitu dengan mengadakan MoU dengan Microsoft – sebagai vendor yang produknya paling banyak dibajak.
(Non-binding) MoU ini kemudian sedianya akan di follow up dengan kontrak pembelian lisensi software Microsoft, dimana dengan ini maka otomatis seluruh komputer pemerintah dianggap telah berlisensi dan legal menggunakan software Microsoft.
Dengan jumlah komputer pemerintah sebanyak sekitar 500.000 buah, maka nilai yang dibahas di MoU, menurut pendapat dewan TIK nasional, sudah termasuk cukup baik.
Ternyata MoU ini kemudian bocor, dan mengundang banyak protes dari banyak pihak. Menkominfo dikira sebagai “dalang”-nya, dan banyak mendapatkan kecaman, padahal sebetulnya ini adalah kesepakatan dewan TIK nasional.
Beberapa alasan MoU versus Migrasi OSS yang diajukan Menkominfo, yang kemudian dianggap mengada-ada oleh banyak pihak, ternyata adalah karena kekurangan informasi. Pada forum kemarin berbagai hal tersebut telah diklarifikasi.
Pemerintah sendiri tetap komitmen untuk OSS. Dibahas berbagai rencana kerja dan budget yang tersedia untuk itu. Menkominfo sendiri telah memasang OSS di komputernya sebagai langkah awal untuk memberikan contoh kepada staf-stafnya.
Champion program OSS pemerintah adalah Depristek dan Universitas.
Menkominfo menyatakan bahwa tidak masalah sama sekali jika MoU dibatalkan. Namun kemudian, apa solusi alternatifnya (untuk memperbaiki rating Indonesia di bidang pembajakan HAKI) ? Apakah komunitas siap untuk membantu pemerintah Go Legal ?
Diskusi yang cukup seru kemudian berlangsung dengan tema tersebut.
Yayasan AirPutih (Heru Nugroho & Wandi) mengatakan akan mengadakan program Helpdesk Nasional.Salah satu masalah OSS (Open Source Software/Solution) adalah support – siapa yang akan menyediakan dukungan teknis ? Program Helpdesk Nasional bertujuan untuk menyelesaikan masalah ini. Selain itu Yayasan AirPutih juga akan mengadakan pilot migration programme – ada 5 institusi (pemerintah, universitas, warnet, perusahaan, satu lagi saya lupa) yang dimigrasi 100% ke OSS, dan kemudian dapat dijadikan contoh.
Made Wiryana, yang baru saja sampai dari Jerman di Indonesia sehari sebelumnya, menjelaskan mengenai beberapa concern masalah teknis seputar migrasi ke OSS. Beliau juga menceritakan beberapa contoh kasus migrasi OSS pemerintah di Eropa.
Frans Thamura mengangkat issue mengenai pentingnya pembuatan kebijakan procurement yang pro OSS. Sebagai contoh diberikan antara lain jika pemerintah sudah migrasi, namun tetap ada software proprietrary yang dibeli, maka ini akan menjadi mengacaukan situasi yang ada; karena software proprietary ini akan menjadi sulit untuk dijalankan di platform OSS. Beberapa contoh antara lain adalah software custom-made dari Dirjen Pajak, Bea Cukei,dll.
Rusmanto mengusulkan diambilnya jalan tengah untuk MoU versus Migrasi OSS.
Dimana proses pemutihan/Pemerintah Go Legal terus berlangsung; namun pemerintah akan bernegosiasi dengan gigih untuk menekan nilai angkanya.
Dan sambil menunggu finalisasi kontrak legalisasi tersebut, pemerintah juga menjalankan program Migrasi OSS.
Dengan ini, maka diharapkan pada saat kontrak ditandatangani, maka seluruh/sebagian besar instansi pemerintah telah legal dengan menggunakan OSS.
Bona Simanjuntak melaporkan kesiapan SDM untuk mendukung program migrasi OSS pemerintah. Beliau menjelaskan jaringan IT SMK, dengan jumlah SDM yang cukup banyak.
Rusmanto menyatakan bahwa beliau optimis program Migrasi OSS pemerintah akan bisa berhasil dengan dukungan ini; dimana sejak 2001 InfoLinux tiap bulan telah menurunkan laporan perusahaan-perusahaan yang berhasil migrasi ke open source dengan perkiraan total mencapai 2.000 komputer di berbagai lokasi di Indonesia dengan resources yang terbatas. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Samudra Indonesia Tbk, Garuda Indonesia, Konimex Group, Astra Group, dan lain-lainnya.
Harry Sufehmi menjelaskan bahwa masalah teknis bukan masalah utama dalam migrasi OSS, karena bisa selalu dicarikan solusinya. Beberapa contoh seperti driver printer (ada turboprint.de yang gratis atau bisa juga berbayar), OSS lambat di komputer lama (OSS sudah terbukti bisa berjalan di komputer seharga Rp 300.000 dengan kecepatan komputer Pentium 4), menjalankan software proprietary di platform OSS (bisa menggunakan Wine, Crossover, VMware, dll).
Yang diperlukan adalah itikad & dukungan pemerintah, direalisasikan dengan perencanaan yang matang dan eksekusi yang teratur.
(Menkominfo kemudian menyatakan itikad pemerintah untuk menjalankan IGOS, dan mendukung komunitas untuk mengeksekusinya)
Mendukung jalan tengah yang diusulkan oleh Rusmanto.
Salah satu contohnya lagi adalah melisensi Microsoft Windows, namun untuk aplikasi Office (yang persentase harganya paling mahal) menggunakan OpenOffice. Ini akan dapat menghemat sangat banyak uang rakyat.
Mengusulkan untuk membuat semacam Dewan OSS Nasional, agar komunikasi dan koordinasi menjadi lancar. Jangan sampai harus ada MoU dulu baru kemudian berkumpul semuanya di meja bundar (said jokingly).
Menyampaikan terimakasih karena pihak pemerintah telah bersedia membukakan diri terhadap masukan-masukan dari grassroot/komunitas.
RMS kemudian menceritakan beberapa hal teknis seputar OSS, dan pengalaman UI dalam soal OSS.
Hidayat (Aspiluki) mengkritik program Bona Simanjuntak, karena menurutnya “guru ya guru, jangan merangkap-rangkap jadi trainer IT”, yang diprotes oleh Bona – dijelaskan bahwa ini selain meningkatkan kompetensi dan wawasan guru, juga bisa bermanfaat meningkatkan kesejahteraan para guru. Saya pribadi mendukung pandangan Bona dalam hal ini.
Hidayat melanjutkan dengan saran agar pemerintah membeli software legal, karena mendapat dukungan teknis (sebetulnya ini sudah terjawab dengan program Helpdesk Nasional), memberikan contoh “kalau beli software Microsoft pasti dapat support kan?” (tidak juga pak, satu contoh; Birmingham City Council membeli sekitar 15000 lisensi Windows, dan ketika ada corporate application yang tidak bisa berjalan gara-gara bug Internet Explorer, kami TIDAK mendapat support dari Microsoft. It was VERY painful)
Pertemuan ditutup dengan “tantangan” Menkominfo kepada komunitas untuk menjadikan Migrasi OSS Pemerintah (IGOS) menjadi kenyataan; agar komunitas bisa mengeksekusi program ini secara profesional dan business-like. Rusmanto kemudian ditunjuk oleh Depkominfo sebagai koordinator komunitas untuk ini.
Secara umum, pertemuan kemarin berjalan dengan sangat positif, dan mudah-mudahan akan ada hasil yang riil dari meeting tersebut untuk program OSS Indonesia.
Saya pribadi juga senang sekali karena dapat bertemu dengan banyak kawan-kawan aktivis yang sebelumnya cuma dikenal secara virtual.
Foto-foto insyaAllah akan saya upload belakangan.
Jika ada kekeliruan/kekurangan dalam catatan meeting ini, tolong kabari saya agar dapat dikoreksi. Terimakasih.
Link ke bahasan serupa: Masih tentang MoU Microsoft
Continue reading Catatan Pertemuan dengan Menkominfo →